Tersedia dalam bahasa-bahasa berikut ini:
English edition Dutch edition German edition Polish edition Italian edition Brazilian edition French edition Serbian edition Swedish edition Indonesian edition Ukrainian edition Spanish edition Albanian edition Hungarian edition Macedonian edition Slovenian edition Chinese edition Russian edition Finnish edition Slovak edition
"Sudah membacanya. Luar biasa. Hebat. Selamat."
Hans-Hermann Hoppe, penulis 'Demokrasi: Tuhan yang Gagal'

Dosa-dosa demokrasi





Sangat jelas bahwa pada kenyataannya semua ini tidak akan pernah bisa dilakukan. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan semuanya. Pada akhirnya, para politisi akan melakukan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan, yaitu:

  1. Membuang uang pada permasalahan yang ada
  2. Menciptakan undang-undang dan peraturan baru
  3. Membentuk komite untuk mengawasi pelaksanaan peraturan mereka
Memang tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan, sebagai politisi. Mereka bahkan tidak mampu membayar tagihan untuk kegiatan mereka, yang mana diserahkan kepada pembayar pajak.

Setiap hari anda dapat melihat akibat-akibat dari sistem ini di sekitar Anda:

Birokrasi. Dimana-mana demokrasi telah melahirkan birokrasi yang besar, yang berkuasa atas hidup kita dengan kekuatan yang semakin sewenang-wenang. Karena birokrat-birokrat adalah pemerintah, mereka dapat memastikan bahwa mereka terlindung dengan baik dari realitas ekonomi yang keras untuk orang biasa. Departemen mereka tidak pernah bisa bangkrut, mereka sendiri tidak bisa dipecat, dan mereka jarang akan bertabrakan dengan hukum, karena mereka adalah hukum. Mereka juga menempatkan beban yang besar pada kita semua dengan undang-undang dan peraturan mereka. Di mana-mana sulit untuk memulai bisnis/usaha karena terhalang oleh banyaknya hukum dan biaya birokrasi yang dikenakan pada mereka. Bisnis yang sudah berjalan juga menderita di bawah beban birokrasi. Di Amerika Serikat menurut “Small Business Administration” (administrasi bisnis kecil) besar biaya regulasi per tahunnya - perhatikanlah bahwa ini adalah lembaga pemerintah - adalah $1.750.000.000.000 (berdasarkan sebuah artikel di Wikipedia). Kaum miskin dan yang berpendidikan rendah adalah kaum yang paling menderita dari sistem ini: mereka tidak dapat menemukan pekerjaan, tenaga kerja mereka menjadi terlalu mahal karena adanya undang-undang upah minimum dan hukum lain yang menaikkan biaya tenaga kerja. Juga sangat sulit bagi mereka untuk mendirikan bisnis/usaha sendiri karena mereka tidak tahu seluk-beluk hutan birokrasi.

Parasitisme. Selain birokrat dan politisi, ada kelompok lain yang mendapat manfaat yang sangat besar dari sistem demokrasi: pengelola perusahaan dan lembaga yang dibayar oleh pemerintah atau mendapat hak-hak istimewa dari pemerintah. Pikirkanlah seorang manajer dari perusahaan di lingkungan industri-militer, dan dari bank dan lembaga keuangan yang didukung oleh sistem bank sentral. Juga tidak ketinggalan orang-orang di "sektor bersubsidi" - lembaga kebudayaan, televisi publik, badan-badan bantuan negara atau bantuan orang miskin, kelompok lingkungan, dan sebagainya - belum lagi seluruh ‘sirkus’ 'lembaga-lembaga internasional'. Banyak orang yang bekerja di bidang-bidang ini memiliki pekerjaan yang menguntungkan dan berhutang kepada hubungan intim mereka dengan lembaga pemerintah atau pemerintah. Ini adalah bentuk parasitisme yang dilembagakan serta dibantu dan didukung oleh sistem demokrasi kita.

Megalomania (pengagungan diri). Karena frustrasi oleh ketidakmampuan mereka untuk benar-benar merubah masyarakat, pemerintah secara rutin meluncurkan proyek-proyek besar untuk membantu memulihkan sektor industri yang gagal atau untuk melayani beberapa tujuan mulia lainnya. Tindakan seperti itu selalu hanya meningkatkan masalah dan harganya selalu jauh lebih mahal dari yang direncanakan. Pikirkanlah reformasi pendidikan, rencana reformasi perawatan kesehatan, proyek-proyek infrastruktur dan pemborosan energi seperti program etanol (bahan bakar organik) di AS atau proyek pembangkit listrik tenaga angin lepas di laut di Eropa. Perang juga dapat dilihat sebagai 'proyek-proyek publik' yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari masalah dalam negeri, membangkitkan dukungan publik kepada pemerintah, menciptakan lapangan kerja untuk kaum miskin, dan keuntungan besar yang langsung mengarah ke perusahaan-perusahaan favorit yang menjadi sponsor kampanye politisi dalam pemilu dan yang akan menyediakan pekerjaan bagi para politisi itu ketika mereka ‘terpaksa’ meninggalkan posisi politik mereka. (Sudah menjadi rahasia umum, para politisi itu sendiri tidak pernah ikut berperang di dalam perang yang mereka mulai.)

Kesejahteraan. Masalah “welfare state” (negara yang mengusahakan kesejahteraan bagi rakyatnya). Para politisi yang ditunjuk untuk memerangi kemiskinan dan ketimpangan secara alami berpikir kalau mereka memiliki tugas suci untuk terus memperkenalkan program kesejahteraan yang baru (dan pajak baru untuk membayar untuk program tersebut). Ini tidak hanya untuk melayani kepentingan mereka sendiri tetapi juga kepentingan orang-orang birokrat yang bertugas untuk melaksanakan program tersebut. Program kesejahteraan sekarang merupakan bagian penting dari pengeluaran pemerintah di kebanyakan negara-negara demokratis. Pemerintah Inggris menghabiskan sepertiga dari anggarannya untuk program kesejahteraan. Di Italia dan Perancis angka ini mendekati 40 persen. Banyak lembaga sosial (misalnya serikat buruh, lembaga dana pensiun publik, lembaga tenaga kerja pemerintah) memiliki kepentingan dalam melestarikan dan memperluas program kesejahteraan. Cara yang biasa ditempuh oleh pemerintahan demokrasi adalah pemerintah tidak akan memberikan pilihan atau membuat perjanjian dengan rakyatnya. Semua orang dipaksa untuk membayar asuransi pengangguran yang tinggi dan setoran jaminan sosial, tapi tidak ada yang tahu apa manfaat yang bisa mereka nikmati di masa depan. Uang yang telah dibayar oleh pembayar pajak akan dihabiskan dan ketika semua sudah habis, bencana keamanan sosial yang akan menghadang semua negara dengan program kesejahteraan ini adalah contoh yang paling mengerikan dari jenis pemborosan demokrasi. Dan ingatlah kesejahteraan tidak hanya untuk kaum miskin. Banyak 'kesejahteraan' yang diberikan kepada orang kaya, misalnya untuk bank-bank yang diselamatkan dengan harga sebesar $700 miliar (yang mana sesudah itu para eksekutifnya akan menikmati bonus yang besar).

Perilaku antisosial dan kejahatan. Negara kesejahteraan demokratis mendorong perilaku tidak bertanggung jawab dan perilaku antisosial. Dalam masyarakat bebas orang yang berkelakuan tidak pantas, gagal untuk menepati janji mereka, atau bertindak tanpa peduli terhadap orang lain, akan kehilangan bantuan dan dukungan dari teman-temannya, lingkungannya dan keluarganya. Namun, negara kesejahteraan demokratis mengatakan kepada mereka: Jika tak ada seorangpun yang mau membantu Anda lagi, kami akan membantu anda! Jadi orang dihargai untuk perilaku antisosial mereka. Karena mereka terbiasa dengan pemerintah yang memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan, maka berkembanglah mentalitas orang yang tidak mau bekerja untuk mendapatkan uang mereka sendiri. Untuk membuat keadaan ini menjadi lebih buruk, undang-undang tenaga kerja yang kaku (serta hukum anti-diskriminasi) menyulitkan pengusaha untuk bisa menyingkirkan karyawan yang tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Demikian pula, peraturan pemerintah membuat hampir tidak mungkin untuk mengusir siswa atau guru yang berlaku tidak pantas atau kerjanya tidak memuaskan. Dalam proyek perumahan rakyat sangat sulit untuk mengusir seseorang dari rumahnya apabila dia menjadi gangguan bagi para tetangganya. Orang-orang yang berkelakuan semena-mena di tempat hiburan malam tidak dapat ditolak masuk karena hukum anti-diskriminasi. Yang lebih parah lagi, pemerintah sering menyiapkan program bantuan yang mahal untuk orang-orang antisosial, seperti pengemar sepak bola yang liar misalnya. Dengan demikian, kenakalan dan kejahatan malah dihargai dan didukung.

Standar sangat biasa dan semakin menurun. Karena di setiap masyarakat kaum mayoritas cenderung lebih miskin dari kaum minoritas yang lebih sukses dan kompeten, politisi dalam demokrasi ditekan untuk melakukan redistribusi kekayaan - untuk mengambil dari orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin. Dengan cara ini, kesuksesan bisnis dan keunggulan dihukum melalui pajak progresif. Dengan demikian, demokrasi dapat mengarah kepada pembodohan masyarakat dan penurunan standar budaya umum. Dimana kaum mayoritas memerintah, standar rata-rata akan menjadi norma.

Budaya ketidakpuasan. Dalam demokrasi perbedaan pendapat pribadi akan terus berakhir menjadi konflik sosial. Hal ini terjadi karena negara mencampuri semua hubungan personal dan sosial. Segala sesuatu yang dianggap tidak beres di suatu tempat, dari sekolah umum yang kurang berfungsi hingga ke kerusuhan lokal, menjadi masalah nasional yang besar (atau bahkan internasional) yang harus ditemukan solusinya oleh para politisi. Semua orang merasa terdorong dan didorong untuk memaksakan pandangan mereka terhadap dunia kepada orang lain. Orang-orang yang merasa dikalahkan membuat pemblokiran, melakukan demo atau pemogokan. Ini menciptakan perasaan frustrasi dan ketidakpuasan umum.

Jangka pendek-isme. (mementingkan segala sesuatunya secara jangka pendek dan tidak peduli tentang akibat negatif jangka panjang). Dorongan utama bagi para politisi dalam demokrasi adalah keinginan untuk terpilih kembali. Oleh karena itu, cakrawala dan tujuan mereka biasanya tidak melampaui pemilu mendatang. Selain itu, politisi yang terpilih secara demokratis bekerja dengan sumber daya yang bukan milik mereka dan yang hanya sementara mereka miliki. Mereka menghabiskan uang orang lain. Itu berarti mereka tidak harus berhati-hati dengan apa yang mereka lakukan dan berpikir mengenai masa depan. Karena itulah kebanyakan kebijakan dalam demokrasi menciptakan manfaat yang segera (jangka pendek) tapi akibatnya buruk di masa yang akan datang. Salah satu mantan menteri Belanda dari Dinas Sosial pernah berkata, "Para pemimpin politik harus memerintah seolah-olah tidak ada pemilu lagi. Dengan cara itu mereka akan mampu mengambil pandangan jangka panjang untuk semuanya." Tapi tentu saja itu justru apa yang tidak bisa mereka lakukan. Seperti seorang penulis Amerika Fareed Zakaria mengatakan dalam sebuah wawancara: "Saya pikir kita menghadapi krisis yang nyata di dunia barat. Yang Anda lihat adalah ketidakmampuan mendasar dalam setiap masyarakat barat untuk melakukan satu hal, yaitu untuk memaksakan segala jenis pengorbanan jangka pendek untuk keuntungan jangka panjang. Setiap kali pemerintah mencoba untuk mengusulkan beberapa jenis pengorbanan muncul pemberontakan. Dan pemberontakan tersebut hampir selalu berakhir dengan sukses." Karena rakyat di dalam demokrasi didukung untuk menuntut semuanya menjadi serba gratis dan para politisi berperilaku lebih seperti penyewa daripada seorang pemilik properti, karena mereka hanya memerintah sementara, hasil ini harusnya tidak mengejutkan siapa pun. Seseorang yang hanya menyewa sesuatu memiliki kecenderungan untuk tidak terlalu berhati-hati atau berpikir jangka panjang dibandingkan dengan seorang pemilik properti.