Tersedia dalam bahasa-bahasa berikut ini:
English edition Dutch edition German edition Polish edition Italian edition Brazilian edition French edition Serbian edition Swedish edition Indonesian edition Ukrainian edition Spanish edition Albanian edition Hungarian edition Macedonian edition Slovenian edition Chinese edition Russian edition Finnish edition Slovak edition
"Buku ini menjelaskan dengan sangat gamblang. Membuka cakrawala pikiran Anda."
Jeffrey Tucker, editor eksekutif dari Laissez Faire Books

Mitos 4: Demokrasi adalah politik yang netral





Demokrasi dibilang cocok dengan setiap arah politik yang ada. Bagaimanapun para pemilih menentukan politik dari partai-partai yang memerintah. Dengan demikian, sistem itu sendiri melampaui semua perbedaan dalam pandangan pendapat politik: Sistem itu menjadi dirinya sendiri tidak nasionalis atau religius, sosialis atau kapitalis, konservatif atau progresif.

Setidaknya begitulah kelihatannya. Namun dalam kemungkinan yang paling besar sekalipun hal tersebut hanya separuh benarnya. Dalam kenyataannya demokrasi selalu mewujudkan arah politik tertentu.

Demokrasi berdasarkan definisinya adalah ide kolektivis, yaitu ide bahwa kita harus memutuskan segalanya bersama-sama dan semua orang harus mematuhi keputusan tersebut. Ini berarti bahwa dalam demokrasi hampir semua hal adalah masalah umum. tidak ada dasar pembatasan untuk kolektivisasi ini. Jika mayoritas (atau lebih tepatnya: pemerintah) menginginkannya, mereka dapat memutuskan bahwa kita semua harus memakai baju besi ketika berjalan-jalan karena lebih aman. Atau berdandan seperti badut karena akan membuat orang tertawa. Tidak ada kebebasan individu yang dihormati. Ini adalah pintu terbuka bagi bertambahnya campur tangan pemerintah dalam kehidupan rakyat. Dan itulah sebenarnya yang terjadi di masyarakat demokratis.

Benar adanya bahwa kecenderungan politik dapat berubah dan sering terjadi hal yang sebaliknya. Misalnya, peraturan terus bertambah kemudian berkurang, lalu kemudian kembali bertambah lagi. Tapi dalam jangka panjang terlihat bahwa demokrasi terus melaju kearah di mana campur tangan pemerintah terus betambah, ketergantungan yang lebih besar kepada negara dan pengeluaran uang pajak yang semakin tinggi.

Ini mungkin tidak begitu terlihat pada masa Perang Dingin, ketika demokrasi Barat dibandingkan dengan negara-negara totaliter (yang tidak memberikan kebebasan politik dan melanggar hak asasi manusia) seperti Uni Soviet dan China pada masa Mao. Perbandingan ini membuat demokrasi kelihatan lebih bebas. Pada waktu itu kurang terlihat bahwa demokrasi kita sendiri juga menjadi semakin kolektivis. Sejak tahun 1990-an, bagaimanapun, pasca keruntuhan komunisme, menjadi jelas bahwa prinsip ekonomi dan kesejahteraan rakyat diatur oleh negara yang kita miliki telah terperosok ke lubang yang sama. Sekarang negara-negara barat sedang tersusul oleh ekonomi dari negara-negara baru yang menawarkan lebih banyak kebebasan, pajak yang lebih rendah, dan regulasi yang lebih sedikit dari yang dimiliki sistem demokratis barat saat ini.

Tentu saja banyak politisi demokrasi yang mengatakan bahwa mereka mendukung "pasar bebas." Tindakan mereka malah menunjukkan yang sebaliknya. Pertimbangkan Partai Republik di AS yang sering dianggap sebagai partai usaha bebas. Mereka kini telah mengadopsi hampir semua kebijakan campur tangan negara yang mengurangi kebebasan ekonomi seperti yang selalu diajukan oleh saingan politik mereka - negara yang mengatur ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya (welfare state), pajak yang tinggi, pengeluaran uang pajak yang tinggi, perumahan publik, undang-undang ketenagakerjaan, upah minimum, politik luar negeri yang campur tangan - dan menambahkan beberapa kebijakan sendiri, seperti subsidi bagi bank-bank dan bisnis besar, dan hukum terhadap kejahatan tanpa korban seperti penggunaan narkoba dan prostitusi yang sukarela. Meskipun "deregulasi" sesekali, di bawah kedua partai politik AS besar (Republican dan Democratic) kekuasaan negara tumbuh terus-menerus, padahal mereka bilang mereka mendukung usaha bebas. Waktu Presiden Ronald Reagan, yang Republican dan ‘konservatif’, memerintah pengeluaran uang pemerintah naik, tidak turun. Di bawah pemerintah Presiden George W. Bush, yang Republican juga, pengeluaran uang pemerintah lebih naik lagi. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak netral, tetapi memiliki cenderung ke arah peningkatan kolektivisme dan kekuasaan pemerintah, siapa pun yang berkuasa di setiap saat.

Kecenderungan ini tercermin dalam pertumbuhan pembelanjaan umum yang stabil. Pada awal abad ke-20 pengeluaran publik sebagai persentase dari produk nasional bruto di kebanyakan negara demokrasi barat biasanya sekitar 10 persen. Sekarang meningkat jadi sekitar 50 persen. Jadi selama enam bulan dalam setahun, rakyat telah menjadi budak yang bekerja untuk negara.

Pada zaman di mana segalanya masih lebih bebas - dan tidak terlalu demokratis - beban pajak jauh lebih rendah dari sekarang. Selama berabad-abad Inggris memiliki sistem di mana raja memiliki hak untuk menghabiskan uang, tapi tidak untuk menaikkan pajak, dan Dewan Perwakilan Rakyat Inggris memiliki hak untuk menentukan jumlah pajak, tetapi tidak untuk menghabiskan uang pajak tersebut. Akibatnya, pajak nasional relatif rendah pada waktu itu. Pada abad ke-20, ketika Inggris menjadi lebih demokratis, pajak melonjak naik dengan pesatnya.

Revolusi Amerika dimulai sebagai pemberontakan pajak oleh kolonis Amerika terhadap ibu negara mereka yaitu Inggris. Para pendiri Amerika Serikat suka dengan demokrasi sama seperti mereka suka pajak yang tinggi – yang berarti: tidak sama sekali. Tidak ada Kata 'Demokrasi' di dalam Deklarasi Kemerdekaan atau UUD mereka.

Pada abad ke-19, beban pajak di Amerika Serikat paling banyak hanyalah beberapa persen saja, kecuali dalam masa perang. Tidak ada pajak penghasilan dan itu bahkan dilarang oleh konstitusi (UUD) AS. Tapi karena Amerika Serikat telah berubah dari sebuah negara desentralisasi federal menjadi negara demokrasi parlementer nasional, kekuasaan pemerintah terus meningkat. Sebagai contoh pada tahun 1913 pajak penghasilan diperkenalkan ke masyarakat dan Federal Reserve System (sistem bank sentral AS) didirikan.

Contoh menarik lainnya dapat dilihat di dalam Kode Peraturan Federal AS (CFR) - yang berisi semua hukum yang disahkan oleh pemerintah federal. Pada tahun 1925 ini hanyalah sebuah buku. Pada tahun 2010 buku itu telah berkembang menjadi lebih dari 200 jilid, untuk indeksnya saja membutuhkan lebih dari 700 halaman. Ini berisi aturan untuk segala sesuatu di muka bumi ini - dari bagaimana bentuk jam tangan seharusnya sampai bagaimana menyiapkan bawang goreng untuk disajikan di restoran. Hanya pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush saja, 1000 halaman dari peraturan federal ditambahkan setiap tahunnya, demikian dilaporkan oleh majalah The Economist. Menurut majalah tersebut, dari tahun 2001 sampai ke tahun 2010 kode pajak Amerika meningkat dari 1,4 juta kata-kata menjadi 3,8 juta kata kata.

Kebanyakan rancangan undang-undang (RUU) di Departemen Perwakilan Rakyat AS (Kongres) begitu tebal sehingga para anggota Kongres AS tidak mau bersusah-payah untuk membacanya terlebih dahulu sebelum memberikan suara untuk RUU itu. Singkatnya, kemunculan demokrasi telah menyebabkan semakin bertambahnya campur tangan pemerintah di Amerika Serikat, meskipun orang sering mengatakan bahwa Amerika adalah negara 'bebas'.

Perubahan yang sama juga telah terjadi di negara demokrasi barat lainnya. Misalnya, di Belanda, negara darimana penulis buku ini berasal, pada tahun 1850 beban pajak total adalah 14 persen dari Produk Domestik Bruto. Sekarang menjadi 55 persen, menurut sebuah studi dari Biro Perencanaan Sentral Belanda. Menurut studi lain, pengeluaran uang pemerintah sebagai persentase dari pendapatan nasional pada tahun 1900 adalah 10 persen dan pada tahun 2002 menjadi 52 persen.

Jumlah undang-undang dan peraturan di Belanda juga telah berkembang dengan pesat. Jumlah undang-undang yang diresmikan antara tahun 1980 dan 2004 meningkat sebesar 72 persen, menurut sebuah studi oleh Pusat Riset Ilmiah dan Dokumentasi Departemen Kehakiman Belanda. Pada tahun 2004 Belanda memiliki total 12.000 hukum dan peraturan, yang mengandung lebih dari 140.000 ayat.

Satu masalah dengan semua undang-undang ini adalah bahwa mereka cenderung untuk saling memperkuat. Dengan kata lain, satu aturan mengarah ke yang lain. Misalnya, jika Anda memiliki sistem asuransi perawatan kesehatan yang ditetapkan oleh negara, pemerintah akan cenderung untuk mencoba memaksa orang-orang untuk mengikuti gaya hidup yang (diduga) sehat. Bagaimanapun juga dikatakan bahwa 'kita’ semua membayar biaya kedokteran yang tinggi karena banyak orang yang tidak hidup sehat. Ini benar, tetapi hanya karena pemerintah telah menempatkan sistem kolektif. Jenis fasisme kesehatan ini biasa bagi negara-negara demokratis dan kini secara rutin diterima oleh kebanyakan orang. Mereka berpikir adalah normal apabila pemerintah memutuskan bahwa mereka seharusnya tidak makan makanan berlemak atau bergula, bahwa mereka seharusnya tidak merokok, bahwa mereka seharusnya mengenakan helm atau sabuk pengaman, dan sebagainya. Tentu saja semua ini adalah pelanggaran kebebasan perorangan secara langsung.

Dikatakan bahwa sejak puluhan tahun yang lalu kebebasan sudah begitu maju di sejumlah sektor. Di negara-negara barat banyak perusahaan televisi swasta ('komersial') yang telah mematahkan monopoli stasiun penyiaran nasional, jam operasional toko telah diperpanjang, lalu lintas udara dideregulasi, pasar telekomunikasi telah dibebaskan, dan di banyak negara wajib militer dihapuskan. Namun, banyak dari prestasi ini harus direbut dari tangan politisi demokratis. Dalam banyak kasus, perubahan ini tidak bisa dihentikan oleh politisi, karena perubahan ini adalah hasil dari perkembangan teknologi (seperti pada sektor media atau pada sektor telekomunikasi) atau karena persaingan dengan negara-negara lain (seperti dalam kasus deregulasi penerbangan). Perubahan-perubahan ini dapat dibandingkan dengan runtuhnya komunisme di Uni Soviet. Itu tidak terjadi karena pihak yang berkuasa ingin menyerahkan kekuasaannya dengan sukarela, tetapi karena pihak yang berkuasa tidak punya pilihan - karena sistemnya telah rusak dan tidak dapat diperbaiki. Dengan cara yang sama politisi demokrasi kita sering harus menyerahkan sebagian dari kekuasaan mereka.

Tapi politisi kita biasanya berhasil memulihkan kehilangannya dengan sigap. Misalnya, kebebasan di internet yang semakin dibatasi oleh campur tangan pemerintah. Kebebasan berbicara yang terkikis oleh hukum anti-diskriminasi. Hak kekayaan intelektual (paten dan hak cipta) digunakan untuk membatasi kebebasan produsen dan konsumen. Pembebasan pasar biasanya disertai dengan pembentukan birokrasi baru yang dimaksudkan untuk mengatur pasar baru tersebut. Badan-badan birokrasi ini kemudian cenderung bertumbuh menjadi semakin besar dan menciptakan aturan yang lebih banyak lagi. Di Belanda, bidang ekonomi seperti energi dan telekomunikasi memang diliberalisasi (dibebaskan), tetapi pada saat yang sama lembaga birokrasi baru didirikan - enam lembaga birokrasi dalam sepuluh tahun terakhir ini.

Di AS, menurut para peneliti dari Universitas Virginia, biaya peraturan federal dari tahun 2003 ke 2008 naik 3% ke $ 1.750.000.000.000 per tahunnya, atau 12% dari PDB. Setelah tahun 2008, muncul gelombang peraturan-peraturan baru untuk pasar keuangan, industri minyak, industri makanan dan tanpa diragukan untuk banyak sektor usaha lainnya. Di Eropa, bisnis dan rumah tangga tidak hanya harus berurusan dengan pemerintah nasional mereka, mereka juga harus menderita lapisan peraturan-peraturan tambahan dari Uni Eropa di Brussels. Dan padahal pada tahun 1990-an tema pembebasan merupakan segalanya di Brussels, tren pada saat ini malah sebaliknya: semakin menuju ke arah (re-) regulasi (bertambahnya peraturan).

Singkatnya, dalam prakteknya demokrasi tidak netral secara politik. Sistem ini memang bersifat kolektif dan mengakibatkan intervensi (campur tangan) pemerintah yang terus bertambah dan mengurangi kebebasan perorangan. Hal ini terjadi karena rakyat terus menuntut berbagai hal dari pemerintah namun ingin biayanya dibayar oleh orang lain.

Sebenarnya, pada intinya, demokrasi adalah ideologi totaliter, meskipun tidak se-ekstrim nazisme, fasisme atau komunisme. Pada prinsipnya, tidak ada kebebasan yang dihormati secara tetap dalam demokrasi, setiap bidang kehidupan perorangan bisa diatur oleh kendali pemerintah. Pada akhirnya, kaum minoritas hanya bisa berharap belas kasihan dari apapun yang menjadi keinginan mayoritas. Bahkan jika demokrasi memiliki konstitusi (UUD) yang membatasi kekuasaan pemerintah, konstitusi ini juga dapat diganti oleh mayoritas. Satu-satunya hak dasar yang Anda miliki dalam demokrasi, selain menjadi calon untuk menjabat di pemerintahan, adalah hak untuk memilih partai politik. Dengan suara Anda yang satu itu Anda menyerahkan kemandirian dan kebebasan Anda untuk kehendak mayoritas.

Kebebasan nyata yang sesungguhnya adalah hak untuk memilih tidak berpartisipasi dalam sistem demokrasi dan hak memilih untuk tidak harus ikutan membayar untuk itu semua. Sebagai konsumen, Anda tidak memiliki kebebasan jika Anda dipaksa untuk membeli sebuah pesawat TV dari pilihan merek yang disediakan, tidak peduli berapapun banyaknya merek yang disediakan. Anda hanya betul-betul bebas kalau Anda juga bisa memutuskan untuk tidak membeli pesawat TV. Dalam demokrasi Anda harus membeli apa yang dipilih oleh mayoritas – tidak peduli apakah Anda setuju atau tidak.