Desentralisasi di Swiss

Swiss telah lama membuktikan bahwa desentralisasi dapat bekerja dengan baik. Orang sering berpikir bahwa ukuran dan sentralisasi membawa kemakmuran dan segala macam manfaat lainnya. Namun, Swiss, yang bukan anggota dari Uni Eropa maupun NATO, membuktikan sebaliknya. Dengan hampir 8 juta penduduk, negara  ini memiliki jumlah penduduk yang hampir mendekati Jakarta dan pemerintahan yang sangat terdesentralisasi. 26 kanton - kabupaten - bersaing satu sama lain dan menikmati banyak otonomi. Kanton-kanton dulunya adalah negara otonom yang terpisah, dan beberapa memiliki kurang dari 50.000 jiwa. Selain itu ada beberapa 2.900 kota di Swiss - yang terkecil memiliki sekitar tiga puluh jiwa. Ini jauh lebih banyak dari negara-negara Eropa lainnya. Bagian utama dari pajak penghasilan di Swiss dibayarkan kepada pemerintah kota dan canton, bukan kepada pemerintah pusat. Kota-kota dan kanton memiliki kebijakan yang sangat berbeda dalam perpajakan dan peraturan yang berlaku dan dengan demikian bersaing untuk membuat warga dan perusahaan berminat untuk bergabung dengannya.

Swiss dikenal sebagai negara yang sangat sukses. Di kelompok paling top di dunia dalam hal harapan hidup, pekerjaan, kesejahteraan dan kemakmuran. Ini adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang belum mengalami perang selama lebih dari satu abad. Meskipun memiliki empat bahasa (Jerman, Perancis, Italia dan Romansh), terdapat harmoni sosial yang tinggi, kontras dengan situasi di Belgia di mana selalu ada ketegangan dan konflik kepentingan antara orang Flemish yang berbahasa Belanda dan orang Walloon yang berbahasa Perancis yang mengancam kesatuan negara. Di mana orang Flemish mengeluh bahwa mereka harus membayar untuk orang Walloon yang tidak begitu kaya, Swiss tidak mengalami gesekan-gesekan seperti itu karena sistem desentralisasi mereka.

Tentu saja, Swiss adalah negara demokrasi, namun negara ini memiliki begitu banyak unit-unit demokrasi kecil, sehingga mereka berhasil menghindari banyak efek negatif dari demokrasi parlementer nasional.

Swiss juga menunjukkan bagaimana kemungkinan pemisahan dapat mengurangi ketegangan. Pada 1970-an penduduk berbahasa Perancis di kanton Bern merasa tidak terwakili di tempat di mana mereka tinggal yang didominasi oleh orang-orang berbahasa Jerman. Kemudian pada tahun 1979 penduduk yang berbahasa Perancis memisahkan diri dan membentuk kanton Jura. Selama berabad-abad, perselisihan antara kelompok-kelompok etnis dan bahasa yang berbeda telah diselesaikan secara damai dengan cara itu. Karena kanton-kanton di Swiss dan masyarakatnya kecil, orang-orang tidak hanya dapat memilih di kotak suara, tetapi juga memiliki pilihan untuk pindah jika mereka tidak puas dengan pemerintahan yang ada. Dengan cara ini, kebijakan yang buruk tersingkir oleh kebijakan yang baik.

Ini tidak berarti bahwa kita menganjurkan model Swiss sebagai sesuatu yang ideal atau pilihan satu-satunya. Tapi itu adalah contoh yang menunjukkan bagaimana tata kelola pemerintahan yang terdesentralisasi bisa bekerja dan bagaimana hal itu mengarah kepada pajak yang lebih rendah dan kebebasan individu yang lebih besar. Kami juga tidak mangatakan bahwa demokrasi selalu menjadi hal yang baik asalkan dalam ukuran kecil. Sebuah demokrasi diantara tiga orang masih salah jika ada satu orang yang bisa melarikan diri darinya. Kemudian hal itu dapat memiliki efek negatif yang sama dengan negara demokrasi dengan 10 juta warga.

Yang penting adalah bahwa orang-orang itu sendiri diperbolehkan untuk menentukan seberapa besar unit pemerintahan di mana mereka ingin tinggal dan apa bentuk pemerintahan yang ingin mereka miliki. Hal itu tidak memerlukan demokrasi. Liechtenstein (160 km2), Monako (2 km2), Dubai, Hong Kong (1100 km2) dan Singapura (710 km2) tidak menganut demokrasi parlementer. Tapi mereka berhasil. Negara-negara ini menunjukkan bahwa seringkali 'kecil adalah indah'.

Orang mungkin berpikir bahwa hak untuk memisahkan diri dan memerintah dirinya sendiri akan menyebabkan konflik. Tapi itu tidak begitu kenyataanya. Pertimbangkan bagaimana pasar bebas bekerja. Setiap orang memiliki hak untuk memulai bisnisnya sendiri. Tetap saja, sebagian besar orang bekerja untuk perusahaan. Kerja sama tersebut membawa manfaat bagi semua pihak. Itu juga berlaku untuk negara. Orang dapat memilih untuk mandiri, tetapi sebagian besar akan menemukan kepentingan mereka untuk bergabung dengan masyarakat. Dan berbagai masyarakat juga akan menemukan kepentingan mereka untuk saling bekerja sama. Tentu, skala ekonomi dapat mengurangi biaya, tetapi pada skala apa ini akan terjadi hanya bisa ditentukan jika orang bebas untuk memilih.

Pemisahan diri tidak perlu berarti harus mengarah pada otonomi daerah yang penuh secara langsung. Setiap bentuk desentralisasi di mana tanggung jawab tertentu ditransfer dari pusat ke pemerintah daerah bisa disebut sebagai pemisahan politik. Ini bisa menjadi bentuk (transisi) yang menarik antara pemisahan lengkap dan situasi saat ini.

Bagaimana ini bisa bekerja dapat dilihat dalam contoh yang disebut Zona Ekonomi Khusus seperti Shenzhen yang diciptakan pemerintah Cina pada 1980-an dan 1990-an. Daerah ini memiliki sedikit peraturan, mengizinkan beberapa investasi asing dan membuka jalan bagi seluruh bagian Cina lainnya untuk menjadi lebih bebas. Dubai juga telah mengatur sedemikian rupa zona perdagangan bebas di mana hanya ada sedikit peraturan mengenai perdagangan dan ketenagakerjaan. Zona Ekonomi Bebas seperti itu bisa menjadi model bagi Zona Politik Bebas di mana orang bisa bereksperimen dengan berbagai bentuk pemerintahan.