Mitos 2: Rakyat memerintah dalam demokrasi
Ini merupakan ide dasar demokrasi. Ini adalah arti kata demokrasi secara harafiah, pemerintahan oleh rakyat. Tapi apakah rakyat benar-benar memerintah dalam demokrasi?
Masalah pertama adalah bahwa ‘rakyat’ tidak ada. Yang ada hanyalah jutaan orang dengan pendapat dan kepentingan yang berbeda. Bagaimana mereka bisa memerintah bersama-sama? Itu tidak mungkin. Seperti seorang pelawak Belanda pernah berkata: "Demokrasi adalah kehendak rakyat. Setiap pagi saya terkejut membaca berita di koran mengenai apa yang saya inginkan."
Pada kenyataannya, tak seorang pun akan mengatakan sesuatu seperti "konsumen menginginkan Microsoft" atau “rakyat ingin Pepsi”. Beberapa menginginkannya dan beberapa tidak ingin itu. Hal yang sama berlaku untuk pilihan politik.
Selain itu, sebenarnya bukan 'rakyat' yang memutuskan dalam demokrasi, namun 'mayoritas' dari rakyat, atau lebih tepatnya, mayoritas dari pemilih. Kaum minoritas ternyata tidak termasuk ke dalam kategori ’rakyat'. Ini sedikit aneh. Bukannya semua orang adalah bagian dari rakyat? Sebagai pelanggan sebuah toko/warung, Anda tidak ingin belanjaan/makanan dari toko/warung lain yang tidak menjadi pilihan Anda dipaksa ke dalam mulut Anda, tapi itulah cara kerja dalam demokrasi. Jika Anda berada di pihak yang kalah dalam pemilu, Anda tetap harus mengikuti politik dari pihak yang memenangkan pemilu.
Baiklah, anggap saja bahwa mayoritas sama dengan rakyat. Apakah benar kalau sesungguhnya adalah rakyat yang memutuskan? Mari kita lihat. Ada dua jenis demokrasi: langsung dan tidak langsung (atau perwakilan). Dalam demokrasi langsung, setiap warga memilih pada setiap keputusan politik, seperti dalam penentuan pendapat rakyat (referendum). Dalam sebuah demokrasi tidak langsung rakyat memilih wakil yang kemudian mengambil keputusan untuk mereka. Jelas dalam kasus kedua rakyat memiliki lebih sedikit pengaruh dalam pengambilan keputusan politik daripada dalam yang pertama. Namun, hampir semua negara demokrasi modern menerapkan jenis demokrasi tidak langsung ini, meskipun pemerintah demokrasi mungkin melaksanakan referendum sesekali.
Sebagai alasan atas sistem representasi (demokrasi perwakilan) dikatakan bahwa a) akan sangat repot untuk melakukan referendum pada semua keputusan pemerintah yang banyak dan harus diambil setiap hari. b) orang awam tidak memiliki keahlian yang cukup untuk memutuskan segala macam masalah politik yang sulit dan kompleks.
Alasan a) mungkin masuk akal di masa lalu, karena sulit untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada semua orang dan membiarkan mereka mengutarakan pendapatnya dan memilih, kecuali di dalam komunitas yang sangat kecil. Kini alasan ini tidak berlaku lagi. Dengan internet dan berbagai teknologi komunikasi modern lainnya, sangat mudah untuk membiarkan sekelompok besar orang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan referendum. Namun hal ini hampir tidak pernah dilakukan. Mengapa tidak melaksanakan referendum mengenai apakah AS harus pergi berperang dengan Afghanistan atau Libya atau dengan siapa pun? Bukankah rakyat yang memerintah? Mengapa mereka tidak bisa mengambil keputusan untuk hal seperti ini yang sangat penting bagi kehidupan mereka? Sebenarnya semua orang tahu kalau banyak keputusan yang diambil pemerintah tidak akan didukung rakyat jika rakyat diberikan kesempatan untuk memutuskan itu. Gagasan bahwa 'rakyat memerintah' hanyalah sebuah mitos.
Tapi bagaimana dengan alasan b)? Apakah benar bahwa sebagian besar masalah terlalu rumit untuk diputuskan oleh rakyat? Tentunya tidak. Apakah masjid/gereja harus dibangun di suatu tempat, berapa usia sah untuk minuman beralkohol, seberapa berat hukuman untuk kejahatan tertentu, apakah perlu membangun lebih banyak jalan tol, seberapa tinggi utang pemerintah seharusnya, apakah perlu menginvasi (menyerang) beberapa negara asing, dan lain sebagainya - semua ini adalah pertanyaan cukup jelas. Jika penguasa kita serius tentang demokrasi, bukankah seharusnya mereka setidaknya membiarkan rakyat memilih langsung jawaban untuk sejumlah pertanyaan ini?
Atau apakah alasan b) berarti bahwa rakyat tidak cukup cerdas untuk dapat membentuk pendapat wajar pada segala macam masalah sosial dan ekonomi? Jika memang demikian, bagaimana mereka bisa cukup cerdas untuk memahami program-program partai politik dalam pemilu dan memilih berdasarkan program-program itu? Siapapun yang menganjurkan demokrasi sepertinya menganggap bahwa rakyat hanya mampu untuk memahami hal-hal biasa dalam bahasa yang sederhana. Selain itu, mengapa politisi yang terpilih selalu dianggap lebih pintar dari para pemilih (rakyat biasa). Apakah politisi diberikan kunci menuju air mancur kebijaksanaan dan pengetahuan yang tidak dimiliki rakyat? Atau apakah para politisi memiliki moral yang lebih murni dari rakyat pada umumnya? Tidak ada bukti nyata untuk semua itu.
Pembela demokrasi mungkin akan berpendapat bahwa, bahkan jika rakyat tidak bodoh, tidak ada orang yang memiliki pengetahuan yang cukup dan kecerdasan untuk mengambil keputusan mengenai masalah-masalah kompleks yang sangat mempengaruhi kehidupan jutaan orang. Itu adalah kebenaran yang tidak diragukan, tetapi hal yang sama berlaku bagi para politisi dan pegawai negeri sipil yang mengambil keputusan dalam demokrasi. Misalnya, bagaimana mereka bisa tahu pendidikan seperti apa yang diinginkan orang tua, guru dan siswa. Atau seperti apa pendidikan yang terbaik? Semua orang memiliki keinginan dan pendapat yang berbeda tentang seperti apakah pendidikan yang terbaik itu. Dan kebanyakan dari mereka cukup cerdas untuk setidaknya memutuskan apa yang baik bagi mereka sendiri dan anak-anak mereka. Tapi ini sangat bertentangan dengan sistem demokrasi yang terpusat dan bersifat satu-ukuran-cocok-untuk-semua.
Kalau begitu, tampaknya, kemudian, dalam demokrasi kita rakyat tidak memerintah sama sekali. Ini juga bukan penemuan baru yang mengejutkan. Semua orang tahu bahwa pemerintah sering mengambil keputusan yang ditentang oleh kebanyakan orang. Bukanlah 'kehendak rakyat' tetapi kehendak politisi – yang diminta atau dipengaruhi oleh kelompok-kelompok pelobi profesional, kelompok kepentingan dan aktivis - yang memerintah dalam demokrasi. Perusahaan minyak besar, perusahaan pertanian besar, perusahaan farmasi besar, dengan kepentingan tersendiri di bidang kedokteran, hubungan akrab antara tentara nasional dan industri, perbankan - mereka semua tahu bagaimana memanfaatkan sistem demokrasi untuk keuntungan mereka. Sekelompok kecil kaum elit mengambil keputusan - seringkali secara tersembunyi. Tidak terganggu oleh apa 'rakyat' inginkan, mereka menghambur-hamburkan tabungan kita pada perang dan program bantuan untuk negara lain, memungkinkan imigrasi besar-besaran yang tidak diinginkan oleh kebanyakan warga, mengakibatkan defisit (kerugian) yang sangat besar, membuat sistem mata-mata yang menghabiskan banyak dana untuk mengintai warga negara mereka sendiri, memulai perang yang hanya diinginkan sebagian kecil dari pemilih, menghabiskan uang pajak kita untuk memberi subsidi bagi kelompok-kelompok kepentingan khusus, melakukan perjanjian - seperti serikat mata uang di Uni Eropa (EU) atau Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA, North American Free Trade Agreement) - yang menguntungkan kalangan yang tidak produktif dengan mengorbankan kalangan yang produktif. Apakah ini yang menjadi keinginan kita secara demokratis selaku rakyat atau itu adalah apa yang diinginkan oleh para penguasa?
Berapa banyak orang yang dengan sukarela akan mentransfer (mengirim) jutaan rupiah ke rekening bank pemerintah sehingga para prajurit dapat berperang di Afghanistan atas nama mereka? Mengapa kita tidak bertanya kepada rakyat hanya untuk sekali? Bukannya rakyat yang memerintah?
Sering dikatakan bahwa demokrasi adalah cara yang baik untuk membatasi kekuasaan para penguasa, tetapi seperti yang kita bisa lihat ini ternyata adalah lagi-lagi sebuah mitos. Para penguasa dapat melakukan apa aja yang mereka inginkan!
Selain itu, kekuatan para politisi meluas lebih jauh daripada tindakan mereka di parlemen dan pemerintahan. Ketika mereka diusir dari jabatannya oleh pemilih, mereka sering mendapat pekerjaan yang menguntungkan dalam lembaga-lembaga yang bersimbiosis atau berhubungan erat dengan Negara - perusahaan penyiaran, serikat buruh, asosiasi perumahan, universitas, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok orang yang mencoba mempengaruhi undang-undang (pelobi), think tank (organisasi yang melakukan penelitian dan advokasi tentang topik-topik seperti kebijakan sosial, strategi politik, ekonomi, militer, teknologi, dan budaya), dan ribuan perusahaan penasihat yang memanfaatkan Negara seperti rayap menggerogoti pohon yang busuk. Dengan kata lain, adanya pemerintahan yang baru tidak selalu berarti perubahan dalam kekuasaan di masyarakat. Tanggung jawab pemerintah demokrasi jauh lebih terbatas daripada tampaknya.
Yang juga patut diperhatikan bahwa sama sekali tidak mudah untuk ikut serta dalam pemilihan umum di Amerika Serikat. Agar diizinkan untuk mencalonkan diri dalam pemilu federal, Anda harus memenuhi syarat perundang-undangan yang mencakup 500 halaman. Aturan-aturan itu begitu rumit sehingga tidak bisa dipahami oleh orang awam.
Namun, terlepas dari semua ini, para pendukung demokrasi selalu bersikeras bahwa ketika pemerintah menerapkan beberapa hukum baru 'kitalah yang memilih dan menginginkan itu'. Ini berarti bahwa ‘kita’ tidak lagi memiliki hak untuk menentang hukum baru tersebut. Tapi alasan ini sering digunakan secara berubah-ubah (tidak konsisten). Kaum homoseksual akan menggunakannya untuk membela hak-hak homoseksual, tetapi mereka tidak menerimanya ketika sebuah negara demokratis melarang homoseksualitas. Aktivis-aktivis lingkungan menuntut kalau keputusan-keputusan mengenai lingkungan yang diambil secara demokratis ditegakkan, tetapi mereka merasa bebas untuk melakukan protes ilegal jika mereka tidak setuju dengan keputusan demokratis lainnya. Dalam kasus-kasus tersebut bisa dibilang kalau 'kita' tidak memilih untuk itu dalam pemilu.
