Mitos 7: Untuk bisa hidup bersama dalam harmoni diperlukan demokrasi

Kita sering berpikir bahwa konflik dapat dihindari dengan pengambilan keputusan secara demokratis. Jika semua orang hanya mengikuti keinginannya sendiri, kita tidak bisa hidup bersama dalam damai, begitulah argumennya.

Hal ini mungkin benar ketika sekelompok orang harus memutuskan apakah hendak pergi ke bioskop atau ke pantai. Tapi kebanyakan pertanyaan sebenarnya tidak perlu diputuskan secara demokratis. Bahkan, pengambilan keputusan secara demokratislah yang sering menimbulkan konflik. Ini terjadi karena semua jenis masalah-masalah pribadi dan sosial berubah menjadi masalah kolektif dalam demokrasi. Dengan memaksa orang untuk mematuhi keputusan yang demokratis, demokrasi jadi mengarah ke permusuhan ketimbang hubungan yang harmonis antara manusia.

Misalnya, yang diputuskan secara 'demokratis' adalah apa yang harus diajarkan ke anak-anak di sekolah, berapa banyak uang dihabiskan untuk perawatan lansia, berapa banyak bantuan diberikan kepada dunia ketiga, apakah merokok di restoran diperbolehkan, stasiun TV yang mana yang disubsidi, apakah perawatan medis termasuk dalam asuransi kesehatan, berapa harga sewa seharusnya, apakah perempuan diperbolehkan untuk memakai jilbab (di negara-negara barat), obat yang mana yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, dan sebagainya. Semua keputusan ini membuat konflik dan ketegangan. Konflik-konflik ini dengan mudah dapat dihindari. Biarkanlah masyarakat membuat pilihan mereka sendiri dan bertanggung jawab atas akibatnya.

Misalnya kita secara demokratis memutuskan berapa banyak dan jenis roti yang mana dipanggang setiap harinya? Ini akan menyebabkan lobi tak berujung, kampanye, perdebatan, rapat dan pertemuan tidak penting serta demo. Para pendukung roti tawar biasa akan menganggap pendukung roti gandum sebagai musuh politik mereka. Jika pendukung roti gandum mendapatkan suara mayoritas, semua subsidi roti akan diberikan ke roti gandum dan roti tawar biasa bahkan mungkin akan dilarang. Dan tentu saja sebaliknya.

Demokrasi adalah seperti sebuah bus yang penuh dengan orang-orang yang harus memutuskan secara bersama-sama ke mana pengemudi akan membawa mereka. Sebagian ingin ke Jakarta, sebagian ingin ke Bandung, ada juga yang ingin ke Cirebon dan sisanya ingin pergi ke ribuan arah lain lagi. Akhirnya bus ini akan tiba di tempat yang tidak dinginkan oleh kebanyakan orang. Bahkan jika pengemudi tidak memiliki kepentingan pribadi dan mendengarkan dengan seksama apa yang penumpang-penumpangnya inginkan, ia tidak pernah akan bisa memuaskan semua keinginan mereka. Dia hanya memiliki satu bus dan keinginan orang-orang di dalam bus itu hampir sebanyak jumlah penumpang yang ada.

Ini juga alasan mengapa pendatang baru dalam politik yang pada awalnya dianggap sebagai penyelamat pada akhirnya selalu mengecewakan rakyat. Tidak ada politisi yang dapat mencapai hal yang mustahil. "Ya, kita mampu” (“Yes, we can” adalah slogan kampanye Obama di AS) pada akhirnya selalu menjadi ‘’kita tidak mampu“ (“No, we cannot“). Orang yang paling bijaksana di dunia ini sekalipun tidak dapat memenuhi keinginan-keinginan yang berbeda.

Bukan kebetulan bahwa diskusi politik antara orang-orang sering begitu emosional. Bahkan banyak orang tidak suka membicarakan politik pada pertemuan sosial dengan kerabat dan sahabat. Ini karena mereka biasanya memiliki pendapat yang sangat berbeda tentang 'bagaimana hidupnya seharusnya' dan dalam demokrasi pendapat-pendapat ini entah bagaimana harus dirembukan dan dimufakatkan.

Solusi untuk masalah bus di atas sederhana saja. Biarkanlah mereka memutuskan sendiri hendak pergi ke mana dan dengan siapa. Biarkanlah mereka memutuskan sendiri bagaimana mereka ingin hidup, biarkanlah mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri, membentuk kelompok mereka sendiri. Biarkanlah mereka memutuskan sendiri apa yang mereka ingin lakukan dengan tubuh, pikiran dan uang mereka. Banyak 'masalah' politik kita akan menghilang seperti disulap.

Namun, dalam sebuah demokrasi, sebaliknya terjadi hal yang sangat berlawanan. Sistem ini memaksa orang-orang untuk mengubah pilihan mereka masing-masing menjadi tujuan kolektif (bersama) yang harus diikuti oleh setiap orang. Dengan demikian orang-orang yang ingin pergi ke tempat X terdorong untuk memaksa orang lain untuk ikut ke tujuan yang sama. Salah satu akibat dari sistem demokrasi yang sangat disayangkan adalah bahwa orang-orang dipaksa untuk membentuk kelompok yang tentu akan berkonflik dengan kelompok lain. Ini terjadi karena hanya ketika Anda menjadi anggota di kelompok yang cukup besar (atau sebuah kelompok pemilih) Anda mungkin dapat mengutarakan ide-ide Anda dan membuatnya menjadi hukum negara. Dengan demikian, orang tua menjadi musuh orang muda, petani menjadi musuh penduduk kota, pendatang menjadi musuh warga, Kristen menjadi musuh Muslim, orang religius menjadi musuh orang ateis, pemilik perusahaan menjadi musuh karyawan, dan sebagainya. Semakin besar perbedaan diantara orang-orang, hubungan akan menjadi lebih tajam. Ketika satu kelompok percaya bahwa homoseksualitas adalah sebuah dosa dan kelompok lain ingin pengertian mengenai homoseksualitas dan kaum gay diajarkan di sekolah dan menjadi materi pendidikan untuk mencegah diskriminasi, mereka pasti akan berbenturan.

Hampir semua orang memahami bahwa kebebasan beragama yang berkembang berabad-abad yang lalu adalah gagasan yang masuk akal dan mengurangi ketegangan sosial antara kelompok-kelompok agama. Umat Katolik tidak bisa memaksa orang Protestan untuk mengikuti cara hidup mereka lagi, atau sebaliknya. Tetapi saat ini hanya sedikit tampaknya orang yang memahami bahwa ketegangan muncul ketika, melalui sistem demokrasi kita, karyawan dapat menentukan cara bagaimana pemilik bisnis (pengusaha) menjalankan bisnisnya, lansia dapat memaksa orang muda untuk membayar pensiun mereka, bank dapat memaksa warga untuk membayar biaya investasi mereka yang salah, orang yang tergila-gila dengan makanan sehat dapat memaksakan ide-ide mereka ke dalam mulut orang lain, dan sebagainya.

Juga sangat bermanfaat untuk menyajikan kelompok Anda sebagai kaum yang lemah, atau kurang beruntung, atau kehilangan haknya, atau didiskriminasi. Semua itu akan membantu Anda untuk mendapatkan tunjangan pemerintah, dan pemerintah akan memiliki alasan untuk membenarkan keberadaan bantuan tersebut dan untuk membagikannya atas nama 'keadilan sosial'.

Seperti yang dikatakan seorang penulis Amerika H.L. Mencken, "Apa yang dinilai orang-orang di dunia ini bukanlah hak, tetapi hak istimewa (manfaat)". Ini berlaku untuk banyak kelompok dalam masyarakat dan cukup terlihat dalam demokrasi. Dulu perempuan-perempuan, orang-orang kulit hitam dan kaum homoseksual berjuang untuk kebebasan dan keadilan, kini perwakilan mereka lebih sering menuntut hak istimewa atau manfaat seperti kuota (misalkan dalam persentase tertentu harus ada posisi manager untuk kaum tersebut), hak istimewa untuk kaum minoritas (affirmative action) dan hukum anti-diskriminasi yang membatasi kebebasan berbicara. Semua ini disebut “hak” tetapi karena hak-hak ini berlaku hanya untuk kelompok-kelompok tertentu, hak-hak ini sebenarnya adalah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh kelompok terkait. Hak yang nyata, seperti hak untuk memiliki kebebasan berbicara, berlaku untuk semua orang. Keistimewaan hanya berlaku untuk kelompok tertentu dan tergantung pada kekuatan yang mereka miliki karena hanya hak ini hanya dapat diberikan melalui pemaksaan kepada orang lain untuk membayarnya.

Taktik lain untuk mendapatkan bantuan atau hak istimewa dari sistem demokrasi adalah dengan menyajikan misi Anda sebagai sesuatu yang diperlukan untuk menyelamatkan masyarakat dari beberapa jenis bencana. Jika kita tidak menyelamatkan iklim, atau euro, atau bank, masyarakat akan hancur, kekacauan terjadi dan jutaan orang akan menderita. H.L. Mencken yang juga melihat tipu muslihat ini berkata, "Dorongan untuk menyelamatkan umat manusia hampir selalu menjadi sebuah alasan palsu bagi dorongan untuk memerintah".

Perhatikanlah bahwa dalam demokrasi orang-orang tidak harus memakai uang mereka sendiri untuk menanggung akibat dari ide-ide mereka. Mereka dapat membela imigran ilegal jika mereka tinggal di tempat di mana mereka tidak terganggu oleh para imigran ini. Mereka bisa mendukung subsidi untuk orkestra atau museum karena mereka sendiri tidak akan mau membeli tiket yang mahal, karenanya lebih baik apabila biaya subsidi ditanggung oleh orang lain.

Orang-orang seperti ini bahkan sering menampilkan sikap moral yang superior (mereka pura-pura peduli tentang masyarakat). Pendukung subsidi seni menyatakan, "Kami tidak ingin melepaskan seni ke pasar bebas". Sebenarnya yang ia maksudkan adalah ia tidak menginginkan itu dan bahwa dia pikir seluruh masyarakat harus membayar biaya subsidi untuk keinginannya itu.

'Kita' adalah kata yang paling disalahgunakan dalam demokrasi. Pendukung sebuah kebijaksanaan politik selalu mengatakan "kita menginginkan sesuatu," "kita harus melakukan sesuatu", "kita membutuhkan sesuatu", "kita memiliki hak". Seolah-olah semua orang secara alami setuju dengannya. Sebenarnya yang mereka maksudkan adalah bahwa mereka menginginkannya tetapi tidak ingin bertanggung jawab sendiri. Orang akan mengatakan "kita harus membantu Dunia Ketiga (negara miskin)" atau "kita harus berjuang di Afghanistan". Mereka tidak pernah berkata, "Aku akan membantu Dunia Ketiga, siapa yang mau ikut?" Atau "Aku akan berperang melawan Taliban." Dengan demikian demokrasi menyiapkan cara yang nyaman untuk mengalihkan tanggung jawab pribadi kepada orang lain. Dengan mengatakan 'Kita' daripada 'Saya' 99,999% dari beban sebuah keputusan dipegang oleh orang lain.

Dan partai-partai politik siap untuk melayani panggilan ini. Mereka (eksplisit atau implisit, terbuka atau tersembunyi) menjanjikan pemilih-pemilih mereka bahwa beban dari tujuan kesukaan mereka akan dipegang oleh seluruh rakyat. Jadi kelompok sosialis mengatakan, "Pilihlah kami, kami akan mengambil uang dari orang kaya dan memberikannya kepada Anda." Kelompok nasionalis memberitahu orang-orang kalau "Berikanlah suara Anda ke kita, biar kita bisa membiayai perang di Afghanistan dengan uang dari orang-orang yang menentangnya." Semua politikus mengatakan kepada para petani, "Pilihlah kami, kami akan memastikan bahwa subsidi pertanian akan dibayar oleh orang-orang yang bukan petani".

Apakah sistem ini merupakan sistem yang bersifat baik dan solidaritas, atau sistem yang bersifat benalu dan anti-sosial?

Yang disebut ‘solidaritas’ dalam demokrasi pada akhirnya didasarkan pada kekuatan dan paksaan. Tapi solidaritas yang ditegakkan/dipaksa benar-benar sebuah kontradiksi. Solidaritas untuk menjadi nyata membutuhkan tindakan sukarela. Anda tidak bisa mengatakan bahwa seseorang yang dirampok di jalanan menunjukkan solidaritas dengan perampoknya, tidak peduli betapa mulianya motif sang perampok.

Faktanya adalah bahwa mereka yang menggunakan sistem demokrasi untuk menegakkan solidaritas dapat melakukan hal ini karena mereka tidak harus membayar untuk itu sendiri. Perhatikanlah bahwa mereka tidak pernah menganjurkan bahwa redistribusi kekayaan yang serupa harus dilakukan dalam skala global. Jika berbagi dengan orang-orang yang kurang beruntung adalah benar, mengapa tidak memperluas kebijaksanaan politik ini ke seluruh dunia? Mengapa tidak menciptakan keadilan sosial dalam skala global? Jelas, para pendukung redistribusi menyadari bahwa redistribusi global akan menurunkan pendapatan mereka menjadi beberapa ribu dolar per tahun. Tapi tentu saja mereka tidak keberatan 'berbagi secara adil' dengan orang-orang yang lebih kaya.

Jika Anda ingin memberikan uang Anda ke orang lain, Anda tidak perlu dukungan dari mayoritas untuk melakukannya. Kebebasan sudah cukup. Anda bebas untuk membuka dompet Anda dan memberikan apa yang Anda inginkan. Anda dapat menyumbang untuk amal atau bertemu dengan orang-orang yang berpikiran sama dan memberikannya bersama-sama. Tidak ada pembenaran untuk memaksa orang lain untuk melakukan hal yang sama.